BPJS Ketenagakerjaan Masih Perlu Partisipasi dan Sosialisasi Lebih Luas
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena saat kunjungan kerja spesifik di Batam. Selasa (16/10/2018). Foto : Azka/Man
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena berharap kepada pada semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan bisa menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi atau kendala yang menjadikan kepesertaannya rendah. Perlu diketahui penyebabnya kenapa tidak mau menjadi peserta apakah dari pekerja atau pimpinannya.
“BPJS Ketenagakerjaan masih memerlukan partisipasi dan sosialisasi yang lebih luas lagi. Yang kita rasakan selama ini adalah masalah sosialisasi karena ternyata banyak masyarakat yang bukan penerima upah itu ingin menjadi peserta tetapi tidak paham," ungkapnya usai pertemuan dengan wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Isdianto, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau, Kadin Kepri, perwakilan dinas tenaga kerja kabupaten / kota se Kepri di Batam. Selasa (16/10/2018).
Erma mengatakan, ada dua manfaat yang bisa diambil dengan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan yaitu tentang kecelakaan dan kematian dengan biaya Rp.16.800 mereka tidak usah khawatir lagi terhadap keluarganya. Banyak sekali yang akan di dapat oleh tenaga kerja seperti meninggal dunia mendapat Rp.24.000.000 dan jika kecelakaan kerja mendapat Rp.48.000.000. Selain itu juga mendapat asuransi untuk anak mereka dan juga menerima fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.
"Banyak sekali sesungguhnya manafaat sehingga harus disosialisasikan kepada masyarakat khususnya pekerja kita baik penerima upah maupun bukan penerima upah," jelasnya.
Politisi F-PPP ini menyayangkan lantaran para pekerja penerima upah atau para pekerja bukan penerima upah ini tidak hadir dalam pertemuan kali ini di Prov Batam. Ia menyebutkan bahwa sebetulnya jika mereka hadir Komisi IX DPR bisa mendengarkan apa yang menjadi kendalanya.
"Sikap seperti ini kita tidak bisa menerimanya, karena mereka tidak hadir. Bukan hanya masalah harga diri, tapi ini masalah hasil yang dicapai itu akan maksimal kalau semua yang di undang bisa hadir." tutupnya. (azk/mp)
